Parkir Liar Bagaimana mengatasinya?

parkir liar
parkir liar
parkir liar

Berapa bulan terakhir kita melihat banyak berita yang menulis tentang kendaraan yang di derek akibat parkir sembarangan di bahu jalan maupun di trotoar (Tempo 8 sept 2014). Bagaimana Dishub selaku pengelola Jalan Raya melakukan penderekan terhadap mobil yang parkir di sembarang tempat dan pencabutan pentil ban mobil/motor hingga ancaman denda sebesar 500 ribu rupiah per hari bagi mobil yang di derek  ke pool. Sudah banyak motor dan mobil yang terjaring oleh razia yang dilakukan oleh dishub di tempat-tempat yang banyak terjadi pelanggaran seperti di tempat pembelanjaan, area jalan protocol maupun di sekolah-sekolah.

Diancam oleh sanksi yang besar dan berat seperti di derek dan di kenakan denda 500 ribu rupiah perhari tidak juga menimbulkan efek jera bagi para pengguna kendaraan bermotor. Sudah hampir 1 tahun dishub gencar-gencarnya melakukan razia di titik-titik rawan pelanggaran. Selalu saja di temukan pelangaran-pelanggaran yang terjadi bahkan di tempat yang sama hari ini ada penertiban parkir liar, besok sudah ada yang parkir kembali. Terkadang juga di area yang dianggap parkir liar justru ada petugas parkir yang menggunakan baju biru, laksana petugas parkir resmi memberikan tiket parkir dan menarik uang parkir juga.

Para pengendara kendaraan bermotor juga di sesatkan oleh aksi para petugas parkir liar yang menggunakan seragam resmi parkir DKI. Karena sebagai contoh parkir di dalam gedung di pusat perbelanjaan di daerah mangga besar sudah penuh sementara petugas parkir gedung tidak menginformasikan parkir di dalam gedung sudah penuh. Mereka tetap mengijinkan kendaraan masuk kedalam, sesampainya di dalam hanya muter-muter tanpa diarahkan ke lokasi parkir yang kosong. Akhirnya karena tidak dapat parkir di dalam, pengendara keluar kembali sambil mengomel karena harus membayar ongkos parkir gedung 1 jam ( padahal Cuma 15 menit muter-muter di dalam gedung, tidak mendapatkan parkir pula) sebesar 4000 rupiah. Menyimak hal diatas ada unsur penipuan dari pengelola parkir kepada pengguna jasa parkir yang harus membayar biaya parkir dimana pengendaranya tetap tidak bisa memarkirkan kendaraannya. Seharusnya petugas parkir bisa menginformasikan kepada para pengguna jasa parkir jikalau area parkir gedung sudah penuh. tetapi itu hampir tidak pernah terjadi, kecuali di area-area tertentu.

Di lain sisi gedung ada area parkir liar yang dikelola oleh petugas parkir liar yang berseragam parkir resmi DKI menawarkan parkir di bahu jalan yang merupakan area dilarang parkir. Areanya mudah di jangkau, tidak perlu muter-muter gedung parkir dari lantai 1 ke lantai 8 dan turun lagi ke lantai 1 tetapi tetap tidak dapat lokasi parkir. Petugas parkir menjamin mendapatkan area parkir yang mudah dijangkau walau kadang berhimpitan dengan kendaraan lain. Mereka juga menjamin keamanan kendaraan tidak kalah dengan di dalam gedung karena diawasi tiap saat, sedangkan di dalam gedung terkadang tidak ada petugas parkir yang mengawasi, jika body kendaraan terluka atau kaca spion hilang petugas parkir gedung akan lepas tangan. Sedangkan kalau diarea parkir liar, petugas parkirnya akan selalu mengawasi orang-orang yang mencurigakan, karena jika ada kerusakan yang terjadi di kendaraan yang di dalam pengawasan mereka, mereka yang akan di hukum.

Selain itu tarif parkir liar jauh lebih murah di bandingkan parkir gedung. Petugas Parkir liar berseragam resmi hanya menarik tarif parkir sebesar 4000 rupiah untuk mobil dan 2000 rupiah untuk sepeda motor untuk waktu parkir sepuasnya. Sedangkan kalau parkir di dalam gedung tarif parkirnya 4000 rupiah perjam untuk mobil dan 2000 rupiah perjam untuk sepeda motor. Bisa anda dibayangkan kalau kita jalan-jalan ke pusat perbelanjaan selama 5 jam. Untuk mobil akan membayar 20 ribu sampe dengan 24 ribu, dan sepeda motor membayar 10 ribu sampai dengan 12 ribu. Mengapa bisa sampai 24 ribu jika 5 jam parkir yang seharusnya biaya parkir 20 ribu saja. Sebenarnya di dalam sistem perhitungan jam parkir pengelola parkir juga sudah melakukan kecurangan. Kelebihan 1 detik dari nilai 5 jam sudah terhitung 6 jam karena di bulatkan menjadi 6 jam. Coba anda bandingkan dengan parkir liar di luar gedung, parkir 5 jam bahkan 24 jam sekalian cuma ditagih biaya sebesar 4000 rupiah.

Ancaman Sanksi dari Undang undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pasal 287 ayat 1 tidak memberikan efek jera bagi para pengguna kendaraan pribadi, mereka melakukan main kucing-kucingan dengan petugas. Saat petugas tidak ada dan penertiban berkurang maka parkir liar akan marak lagi diarea area yang sudah menjadi langganan parkir liar. Penindakan –penindakan berkesan tidak efektif dan musiman saja.  Keluhan para petugas dishub adalah kekurangan sumberdaya baik tenaga petugasnya dan mobil derek sehingga pelakuan penderekan mobil hanya bisa dilakukan terkesan tebang pilih atau memang sengaja dilakukan tebang pilih. Untuk mewujudkan masyarakat yang patuh hukum memang tidak mudah di butuhkan kesadaran dari setiap lapisan masyarakat dan ketegasan petugas hukum dalam memberikan sanksi.

Terkadang petugas baik dari Dishub maupun dari Pihak Polantas kurang tegas memberikan sanksi tilang bagi para pelanggar. Hari ini ada penindakan terhadap pelanggaran parkir, besok di biarkan. Aksi-aksi penindakan pelanggaran hanya bersifat sporadif artinya hanya di lakukan di tempat-tempat tertentu, atau pada saat-saat tertentu dan jika dalam kondisi-kondisi tertentu (mis: sedang ramai di bicarakan di media masa). Sikap main kucing-kucingan dengan petugas juga dilakukan oleh para penjaga parkir liar (Republika,6 Oktober 2014). Kadang peryataan petugas yang mengatakan akan melakukan penertiban parkir liar setiap saat dan setiap waktu hanya terjadi musiman saja.

Kontradiksi terjadi adalah bagaimana menertipkan parkir liar yang sudah cukup berakar di kota Jakarta. Bisa anda bayangkan petugas parkir liar rata-rata mendapatkan 200 unit kendaraan bermotor seharinya. Maka selama satu hari jika ongkos pakir sebesar 2000 rupiah. Mereka akan mengantongi sebesar 400 ribu rupah sehari. Jika sebulan mencapai angka fantastis yaitu 12 juta yang diterima petugas parkir. Jauh melebihi upah seorang manager di sebuah perusahaan yaitu 10 juta sebulan. Bahkan bisa mencapai 10 x upah UMP kota Jakarta yang sebesar 2.3 juta sebulan. Menurut harian republika 6 oktober 2014 jakarta merugi sebesar 314 milyar rupiah pertahun akibat parkir liar yang tidak tertata dengan baik.

Saat Wakil Gubenur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menggaji tukang parkir jalanan sebesar 4.8 juta sebulan ( Merdeka 6 juni 2013) yaitu senilai 2 x UMP. Terjadi penolakan besar-besaran oleh para tukang parkir jalanan. Bagaimana tidak menolak mereka biasa mendapatkan 12 juta sebulan sedangkan Pemda hanya menggaji sebesar 4.8 juta sebulan. Apalagi banyak pihak yang terlibat juga makan uang hasil dari parkir seperti oknum petugas polantas, Oknum petugas Dishub, Oknum Perangkat Kecamatan hinga RT, Preman semuanya mendapat jatah dari uang parkir. Sedangkan kalau petugas parkir di gaji hanya mereka saja yang mendapatkan gaji.  Yang lainnya tidak bisa ikut menikmati hasil dari biaya parkir kembali. Untuk menertipkan parkir liar tidak bisa semerta-merta hanya di putuskan dari petugas parkir lapangan saja, tetapi pemerintah harus melihat para mafia perpakiran yang terlibat juga harus di tertibkan sehingga tidak menimbulkan keresahan social di masyarakat.

Itu sebabnya parkir liar sangat sulit di berantas dikarenakan ada oknum-oknum petugas atau perangkat pemerintah yang menjadi beking bagi para petugas parkir lapangan. Baru-baru ini ada petugas parkir liar yang membocorkan razia parkir liar (Koransindo 14 September 2014). Hanya petugas lapangan yang di tindak oleh polisi. Tetapi petugas tidak berusaha mencari siapa yang membocorkan ke petugas parkir lapangan. Aapakah dari pihak polantas, satpol PP atau bahkan Dishub sendiri. Karena tidak mungkin para tukang parkir liar tahu akan diadakan razia jika tidak ada orang dalam petugas pemerintah yang membocorkan. Mereka tidak punya akses kesana hingga tahu akan diadakan razia di lokasi tertentu.Tetapi panindakan hukum hanya berhenti sampai petugas parkir liar saja, tidak pernah di cari siapa yang membocorkan. Sepertinya para oknum petugas pemerintah hanya menciptakan suasana bahwa mereka melakukan tindakan tegas terhadap parkir liar, tetapi mereka sendiri menjadi beking untuk parkir-parkir liar bahkan ikut menikmati hasilnya.

“XXX”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?