Warga Merasa Dibohongi Developer

KonsPro (10/02) BATAM – MERASA dibohongi pengembang, warga Perumahan Tiban Ayu, Sekupang,  mengadu ke DPRD Batam. Sayangnya, dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPRD  Batam, Selasa (8/2), PT Bumi Mahkota Sejahtera (BMS) selaku pengembang, tak hadir.

Ketua RT01/RW14 Perumahan Tiban Ayu Sekupang Iyan mengatakan, mereka datang  menyampaikan kekecewaan atas janji-janji semu yang digelontorkan pengembang pada   konsumen pembeli Perumahan Tiban Ayu.

 

Iyan menyebutkan lima tahun lalu saat developer mempromosikan pada pembeli, mereka  menjanjikan berbagai fasilitas umum, seperti jalan dua arah, jaringan listrik underground  atau bawah tanah, lampu penerangan jalan, sekuriti, tempat pertemuan dan sport hall.

 

“Setelah lima tahun dihuni, developher baru membangun setengah jalan (satu arah).  Sekuriti pun swadaya masyarakat. Dulu dijanjikan ada gedung pertemuan, itu sebab harga  perumahan itu mahal. Harapan kami apa yang dijanjikan developer direalisasikan,” kata  Iyan, saat dengar pendapat.

Iyan mengungkapkan, warga harus berdemo dulu agar pengembang membangun berbagai  fasilitas di perumahan itu. “Seperti pembangunan masjid dan jalan warga harus demo  dahulu pada developer. Setelah di demo barulah masjid dan jalan dibangun,” ucapnya.

Ketua RW14 Perumahan Tiban Ayu, Bambang Budi menyampaikan harapan pada Komisi III  DPRD Batam agar bisa memfasilitasi warga untuk dengar pendapat selanjutnya bersama  developer PT BMS.

‘’Tolonglah fasilitasi kami untuk pertemuan selanjutnya, bersama Pemko, BP Kawasan dan  developer. Kalau tidak terealisasi terpaksa warga turun ke jalan (demo),’’ kata Bambang  Budi.

Dengar pendapat dihadiri Kepala Dinas Tata Kota Gintoyono, Sekretaris Komisi III M Yunus  Muda, anggota Komisi III M Musofa, Jeffri Simanjuntak, Tuahman Purba, Augustinus Purba,  Ganda Tiur Marice Simorangkir, Camat Sekupang, serta warga Tiban Ayu.

“Kalau tidak dihadiri developer tidak akan berhasil. Kita juga tidak mau terjebak dengan  pernyataan dari warga saja. Warga juga harus lengkapi bukti-bukti, saat dengar pendapat  yang akan dijadwalkan nanti,” kata Ketua Komisi III DPRD Batam Jauhin Hutajulu.

Wakil Ketua Komisi III Siti Nurlaila mengatakan, bukti bisa dari brosur perumahan. ‘’Brosur  perumahan itu bisa jadi bukti otentik. Biasanya di saat awal di brosur itu ada fasilitas- fasilitas yang ditawarkan pada konsumen,’’ jelasnya.

Staf BP Kawasan Bidang Pemukiman Slamet menyebutkan, luas areal Perumahan Tiban  Ayu berdasarkan pemilikan lahan (PL) sekitar 32 hektare, meski warga mengatakan 34  hektare.

‘’PL yang dikeluarkan Koperasi OB seluas 32 hektare. Sekolah (SDN 011 Sekupang) yang  ada di situ tidak termasuk dalam PL Perumahan Tiban Ayu,’’ jelas Slamet.

Warga juga menduga, lahan untuk fasum dialihkan pengembang untuk pendirian sekolah.  ‘’Masalah sekolah itu kami tidak masalah. Yang jelas kami menuntut janji developer untuk  membangun fasilitas di perumahaan itu,’’ ucap Bambang Budi. (Batam Pos)

sumber :http://www.konsumenproperti.com/Sengketa/warga-merasa-dibohongi-developer.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?